Paham Komunisme: Negara sebagai Alat Transisi Menuju Masyarakat Tanpa Kelas

ChanelMay 22, 2025May 22, 2025

romanticheadlines.com, 22 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Komunisme, sebagaimana dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, adalah ideologi sosiopolitik, filosofis, dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan pada akhirnya tanpa negara. Salah satu konsep kunci dalam komunisme adalah peran negara sebagai alat transisi, yang dikenal sebagai “diktatur proletariat,” untuk menggantikan sistem kapitalisme dengan sosialisme, sebelum mencapai komunisme murni. Konsep ini berakar pada analisis materialisme historis Marx, yang memandang sejarah sebagai hasil konflik kelas, dan telah diterapkan dalam berbagai bentuk oleh negara-negara seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Kuba. Hingga Mei 2025, konsep ini tetap relevan dalam diskusi akademik dan politik, meskipun implementasinya menghadapi tantangan dan kritik. Artikel ini membahas secara mendalam konsep negara sebagai alat transisi, latar belakang teoretis, penerapan historis, kritik, dan implikasinya di era modern.

1. Latar Belakang Teoretis Komunisme dan Negara sebagai Alat Transisi

Definisi Komunisme

Komunisme adalah ideologi yang bertujuan menciptakan masyarakat komunal berbasis kepemilikan bersama atas alat produksi (seperti tanah, pabrik, dan sumber daya alam), tanpa kelas sosial, uang, atau negara. Menurut Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis (1848), komunisme adalah tahap akhir perkembangan manusia, di mana konflik kelas berakhir, dan semua orang hidup dalam keseimbangan sosial dengan prinsip “dari masing-masing menurut kemampuannya, kepada masing-masing menurut kebutuhannya” (Encyclopaedia Britannica, 2025). Komunisme bertentangan dengan kapitalisme, yang dianggap menciptakan ketimpangan melalui kepemilikan pribadi dan eksploitasi buruh (Liputan6.com, 2021).

Materialisme Historis

Konsep negara sebagai alat transisi berakar pada materialisme historis, teori Marx yang memandang sejarah sebagai hasil dari perkembangan ekonomi dan konflik kelas antara pemilik alat produksi (borjuis) dan pekerja (proletariat). Menurut Marx, kapitalisme akan runtuh karena kontradiksi internalnya, memicu revolusi proletariat yang menggulingkan borjuis. Revolusi ini akan menghasilkan diktatur proletariat, sebuah negara sementara yang dikendalikan oleh kelas pekerja untuk menghapus sisa-sisa kapitalisme (Wikipedia, 2024).

Negara sebagai Alat Transisi

Dalam komunisme, negara bukanlah tujuan akhir, melainkan alat sementara untuk transisi dari kapitalisme ke sosialisme, dan akhirnya ke komunisme murni. Marx dan Engels berpendapat bahwa negara diperlukan untuk:

Mengambil alih alat produksi: Negara menyita tanah, pabrik, dan sumber daya dari borjuis untuk kepemilikan kolektif.
Menghapus kelas sosial: Negara menghilangkan struktur kelas dengan mendistribusikan kekayaan secara merata dan mencegah akumulasi modal pribadi.
Melindungi revolusi: Negara menekan perlawanan dari borjuis dan mencegah kontrarevolusi.
Membangun sosialisme: Negara mengelola ekonomi dan masyarakat untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat tanpa kelas.

Setelah tujuan ini tercapai, negara dianggap akan “melenyap” (wither away) karena tidak lagi diperlukan dalam masyarakat komunis yang bebas dari konflik kelas (Manifesto Komunis, 1848; Wikipedia, 2024).

Peran Partai Komunis

Marx dan Engels tidak merinci struktur negara transisi, tetapi Vladimir Lenin dalam Negara dan Revolusi (1917) mengembangkan konsep ini melalui Marxisme-Leninisme. Lenin menegaskan bahwa Partai Komunis harus memimpin diktatur proletariat sebagai “vanguard” (pelopor) untuk mengorganisir proletariat dan memastikan keberhasilan revolusi. Partai bertindak sebagai pusat pengambilan keputusan, mengendalikan negara untuk menasionalisasi alat produksi dan menerapkan demokrasi keterwakilan yang terbatas pada anggota partai (tirto.id, 2025).

2. Penerapan Konsep Negara sebagai Alat Transisi

Konsep negara sebagai alat transisi telah diterapkan di berbagai negara, terutama setelah Revolusi Bolshevik di Rusia (1917). Berikut adalah contoh penerapannya:

Uni Soviet (1917–1991)

Uni Soviet adalah negara pertama yang menerapkan konsep diktatur proletariat di bawah kepemimpinan Lenin dan kemudian Joseph Stalin. Setelah Revolusi Bolshevik, Partai Bolshevik menasionalisasi industri, tanah, dan sumber daya, menghapus kepemilikan pribadi. Negara mengelola ekonomi melalui perencanaan terpusat, dengan tujuan membangun sosialisme sebagai langkah menuju komunisme. Namun, negara tidak pernah “melenyap”; sebaliknya, birokrasi partai dan aparatus negara semakin kuat, terutama di bawah Stalin. Uni Soviet bubar pada 1991, tetapi konsep ini memengaruhi negara-negara lain (Encyclopaedia Britannica, 2025; Liputan6.com, 2021).

Tiongkok (1949–Sekarang)

Setelah Revolusi Tiongkok (1949), Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok dengan Partai Komunis Tiongkok sebagai penguasa. Mao menerapkan Maoisme, yang menekankan peran petani sebagai kekuatan revolusioner, berbeda dari fokus Lenin pada proletariat. Program seperti Lompatan Jauh ke Depan (1958–1962) dan kolektivisasi tanah bertujuan menasionalisasi alat produksi. Meskipun Tiongkok tetap menyebut dirinya negara sosialis menuju komunisme, reformasi ekonomi Deng Xiaoping sejak 1978 memperkenalkan elemen kapitalisme, menjauh dari komunisme murni. Hingga Mei 2025, Tiongkok tetap dipimpin oleh Partai Komunis, tetapi ekonominya sangat terbuka (Wikipedia, 2024; 99.co, 2021).

Kuba (1959–Sekarang)

Setelah Revolusi Kuba (1959), Fidel Castro menasionalisasi industri dan perkebunan, menerapkan model Marxisme-Leninisme. Negara mengendalikan alat produksi untuk mendistribusikan sumber daya secara merata, dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan gratis. Meskipun Kuba tetap komunis hingga 2025, negara ini menghadapi tantangan ekonomi akibat embargo AS dan inefisiensi birokrasi (pluang.com, 2020).

Vietnam, Laos, dan Korea Utara

Negara-negara ini juga menerapkan konsep negara transisi:

Vietnam dan Laos: Setelah perang kemerdekaan, keduanya menasionalisasi alat produksi di bawah Partai Komunis. Sejak 1980-an, keduanya mengadopsi reformasi ekonomi pasar, mirip Tiongkok (Wikipedia, 2024).
Korea Utara: Mengadopsi ideologi Juche, yang mengklaim sebagai perkembangan Marxisme-Leninisme, Korea Utara mempertahankan kontrol negara yang ketat atas ekonomi dan masyarakat. Namun, negara ini lebih menyerupai otokrasi daripada transisi menuju komunisme murni (Wikipedia, 2024).

Indonesia dan Kegagalan Komunisme

Di Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) berupaya menerapkan komunisme melalui dukungan rakyat dan pengaruh politik pada 1950-an. Namun, peristiwa G30S/PKI (1965) yang dianggap sebagai upaya kudeta menggagalkan ambisi ini. Akibatnya, komunisme dilarang melalui TAP MPRS Nomor XXV/1966, dan PKI dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Kompas.com, 2022; tirto.id, 2025).

3. Kritik terhadap Konsep Negara sebagai Alat Transisi

Meskipun konsep negara sebagai alat transisi menarik secara teoretis, implementasinya menghadapi kritik:

Kegagalan Negara untuk “Melenyap”

Marx dan Engels memprediksi bahwa negara akan lenyap setelah konflik kelas berakhir. Namun, di Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara komunis lainnya, negara justru menjadi lebih kuat, dengan birokrasi partai yang otoriter. Lenin dan Stalin membenarkan kontrol ketat sebagai perlindungan terhadap kontrarevolusi, tetapi ini sering kali mengarah pada penindasan rakyat, bukan kebebasan (Encyclopaedia Britannica, 2025).

Otoritarianisme

Diktatur proletariat sering kali berubah menjadi diktatur partai. Sistem demokrasi keterwakilan yang dibatasi pada anggota Partai Komunis membatasi partisipasi rakyat, bertentangan dengan visi masyarakat egaliter. Di Uni Soviet, Stalin menggunakan kekuasaan negara untuk menghukum oposisi, termasuk petani dan intelektual, melalui Pembersihan Besar (1930-an). Di Tiongkok, Revolusi Kebudayaan (1966–1976) juga menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan negara (Wikipedia, 2024).

Inefisiensi Ekonomi

Pengendalian negara atas alat produksi sering kali menyebabkan inefisiensi. Di Uni Soviet, perencanaan terpusat menghasilkan kekurangan barang dan stagnasi ekonomi. Di Tiongkok, Lompatan Jauh ke Depan menyebabkan kelaparan massal (1959–1961). Kritik ini mendorong reformasi ekonomi di Tiongkok, Vietnam, dan Laos, yang memperkenalkan elemen kapitalisme (99.co, 2021).

Ketidaksesuaian dengan Realitas

Marx tidak merinci bagaimana negara akan lenyap atau bagaimana masyarakat tanpa kelas akan berfungsi. Ketidakjelasan ini menyebabkan interpretasi yang berbeda, seperti Maoisme atau Juche, yang sering kali menyimpang dari visi asli Marx. Selain itu, komunisme gagal mengatasi keragaman budaya dan agama, seperti di Indonesia, di mana ateisme komunisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Kompas.com, 2022).

Kritik dari Perspektif Liberal dan Sosialis

Kaum liberal berpendapat bahwa komunisme mengorbankan kebebasan individu demi kepentingan kolektif, sementara sosialisme demokratis menawarkan alternatif tanpa kekerasan revolusioner. Anarkis seperti Mikhail Bakunin menolak diktatur proletariat, memprediksi bahwa negara transisi akan menjadi permanen dan opresif (Encyclopaedia Britannica, 2025).

4. Relevansi Konsep di Era Modern (Mei 2025)

Hingga Mei 2025, konsep negara sebagai alat transisi tetap relevan dalam beberapa konteks:

Negara Komunis yang Bertahan: Tiongkok, Vietnam, Kuba, Laos, dan Korea Utara masih mengklaim sebagai negara sosialis menuju komunisme, meskipun Tiongkok dan Vietnam telah mengadopsi ekonomi pasar. Partai Komunis Tiongkok merayakan 100 tahun pada 2021, menegaskan peran negara sebagai penggerak transisi (Liputan6.com, 2021).
Diskusi Akademik: Konsep ini dipelajari dalam studi politik dan sejarah untuk memahami dinamika revolusi dan perubahan sosial. Jurnal seperti Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO mengeksplorasi dampak komunisme di negara berkembang (jpps.uho.ac.id, 2025).
Gerakan Sosialis Modern: Di negara seperti India dan Nepal, partai komunis masih aktif, meskipun tidak selalu menganut model diktatur proletariat. Mereka fokus pada redistribusi kekayaan melalui cara demokratis (Wikipedia, 2024).
Indonesia dan Anti-Komunisme: Di Indonesia, konsep komunisme tetap sensitif akibat trauma G30S/PKI. Pemerintah terus mempromosikan Pancasila sebagai benteng melawan ideologi seperti komunisme, yang dianggap anti-agama dan anti-nasionalisme (Kompas.com, 2022).

Namun, runtuhnya Uni Soviet (1991) dan reformasi ekonomi di Tiongkok menunjukkan bahwa konsep negara transisi sulit diterapkan sesuai visi Marx. Banyak analis berpendapat bahwa globalisasi dan ekonomi pasar telah mengurangi daya tarik komunisme murni (Encyclopaedia Britannica, 2025).

5. Tantangan dan Pelajaran dari Konsep Negara Transisi

Konsep negara sebagai alat transisi menghadapi tantangan berikut:

Konsentrasi Kekuasaan: Partai Komunis sering kali menjadi elit baru, menggantikan borjuis tanpa menghapus hierarki.
Resistensi Budaya: Ateisme dan penolakan terhadap kepemilikan pribadi sulit diterima di masyarakat yang religius atau individualistis, seperti Indonesia.
Globalisasi: Ekonomi global mendorong negara-negara komunis untuk mengadopsi kapitalisme, melemahkan visi komunisme murni.

Pelajaran utama adalah bahwa transisi menuju masyarakat tanpa kelas memerlukan keseimbangan antara kontrol negara dan kebebasan individu, serta adaptasi terhadap konteks lokal (tirto.id, 2025).

6. Kesimpulan

Konsep negara sebagai alat transisi dalam paham komunisme adalah pilar utama teori Marx dan Engels, yang bertujuan menggantikan kapitalisme dengan sosialisme melalui diktatur proletariat, sebelum mencapai masyarakat komunis tanpa kelas dan tanpa negara. Berakar pada materialisme historis, konsep ini diterapkan di Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, dan negara-negara lain, dengan Partai Komunis sebagai penggerak utama. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti otoritarianisme, inefisiensi ekonomi, dan kegagalan negara untuk “melenyap.” Hingga Mei 2025, meskipun beberapa negara masih mengklaim sebagai negara transisi, reformasi ekonomi dan globalisasi telah mengubah wajah komunisme. Di Indonesia, komunisme tetap dilarang karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, tetapi konsep ini terus dipelajari sebagai bagian dari sejarah dan politik global. Seperti dikatakan Marx, “Sejarah seluruh masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas” (Manifesto Komunis, 1848), sebuah pandangan yang terus memicu debat tentang peran negara dalam perubahan sosial.

Sumber: