Paham Komunis dan Hukum Negara: Analisis Sistem Hukum Sosialis dalam Konteks Global

ChanelMay 24, 2025May 24, 2025

romanticheadlines.com, 24 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Paham komunis, yang berakar pada teori Karl Marx dan Friedrich Engels, adalah ideologi sosial, politik, dan ekonomi yang menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi, penghapusan kelas sosial, dan dominasi negara sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum negara (state law), komunisme menghasilkan sistem hukum sosialis, yang berlandaskan pada ideologi komunis dan bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas melalui kontrol negara atas hak dan kewajiban warga. Sistem ini berbeda secara fundamental dari sistem hukum lain seperti civil law, common law, atau hukum Islam, karena mengutamakan kepentingan kolektif di atas hak individu.

Hingga Mei 2025, sistem hukum sosialis tetap diterapkan di negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara, meskipun dengan variasi implementasi. Di Indonesia, paham komunis dilarang berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, yang menetapkan larangan penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme karena dianggap bertentangan dengan Pancasila. Artikel ini menganalisis secara mendalam konsep hukum negara dalam paham komunis, karakteristik sistem hukum sosialis, penerapannya di dunia, perbandingan dengan sistem lain, kontroversi, dan relevansinya di era modern, dengan merujuk pada sumber seperti Hukumonline.com, Kompas.com, CNNIndonesia.com, dan literatur akademik.

1. Latar Belakang Paham Komunis dan Hukum Negara

1.1. Dasar Ideologi Komunis

Paham komunis berasal dari karya Karl Marx dan Friedrich Engels, terutama Manifesto Komunis (1848) dan Das Kapital (1867). Inti ideologi ini adalah:

Penghapusan Kelas Sosial: Komunisme menentang kapitalisme, yang dianggap menciptakan kesenjangan antara borjuis (pemilik modal) dan proletar (pekerja). Tujuannya adalah masyarakat tanpa kelas (classless society).
Kepemilikan Kolektif: Alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal harus dikuasai negara untuk kepentingan bersama, bukan individu.
Peran Negara: Negara bertindak sebagai alat transisi menuju komunisme sejati, di mana hukum dan pemerintahan akhirnya tidak diperlukan karena masyarakat hidup harmonis tanpa konflik kelas.

Menurut Marx, hukum dalam masyarakat kapitalis adalah alat penindasan kelas penguasa terhadap proletar. Dalam masyarakat komunis ideal, hukum akan lenyap karena tidak ada lagi konflik kepentingan. Namun, dalam fase transisi (sosialisme), negara menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat dan menghapus sisa-sisa kapitalisme.

1.2. Hukum Negara dalam Konteks Komunis

Dalam sistem hukum sosialis, hukum negara adalah perangkat aturan yang dirancang untuk mendukung ideologi komunis. Hukum ini:

Berorientasi Kolektif: Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas hak individu, dengan negara sebagai pengatur utama distribusi sumber daya.
Berbasis Ideologi: Hukum tidak netral, tetapi mencerminkan semangat Marxisme-Leninisme, seperti di Uni Soviet, atau adaptasi lokal seperti Maoisme di Tiongkok.
Dinamis dalam Transisi: Hukum berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan partai komunis selama fase sosialisme, dengan tujuan akhir menghilangkan hukum dalam masyarakat komunis sejati.

Sistem hukum sosialis diterapkan di negara-negara seperti Uni Soviet (1917–1991), Tiongkok, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara, dengan karakteristik yang disesuaikan dengan konteks budaya dan sejarah masing-masing.

1.3. Konteks Historis

Sistem hukum sosialis muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme pada abad ke-19, ketika industrialisasi menyebabkan eksploitasi pekerja dan kesenjangan sosial. Revolusi Bolshevik 1917 di Rusia menjadi tonggak penerapan hukum sosialis pertama, di mana negara mengambil alih alat produksi dan menetapkan kontrol sentral atas ekonomi dan masyarakat. Model ini kemudian diadopsi oleh negara-negara lain, meskipun dengan variasi seperti reformasi pasar Tiongkok sejak 1978 atau pendekatan militeristik Korea Utara.

2. Karakteristik Sistem Hukum Sosialis

Sistem hukum sosialis memiliki ciri-ciri berikut, sebagaimana diuraikan dalam sumber seperti Hukumonline.com dan Kompas.com:

2.1. Minimalisasi Hak Pribadi

Hukum sosialis menekankan kepentingan kolektif, sehingga hak individu seperti kepemilikan pribadi atau kebebasan berpendapat dibatasi. Negara mengatur distribusi sumber daya untuk memastikan kesetaraan.
Contoh: Di Kuba, tanah dan industri utama dikuasai negara, dan kepemilikan pribadi atas alat produksi sangat dibatasi.

2.2. Dominasi Partai Komunis

Partai komunis menjadi pengambil kebijakan utama, dengan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Demokrasi terbatas pada elit partai, dan oposisi politik sering dilarang.
Contoh: Di Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengontrol sistem hukum, dengan konstitusi yang menegaskan supremasi PKT.

2.3. Kontrol Negara atas Ekonomi

Hukum mengatur nasionalisasi alat produksi, perencanaan ekonomi terpusat, dan distribusi sumber daya. Pasar bebas dianggap bertentangan dengan ideologi komunis.
Contoh: Di Vietnam, meskipun reformasi Doi Moi (1986) memperkenalkan elemen pasar, negara tetap mengontrol sektor strategis seperti energi dan telekomunikasi.

2.4. Penegakan Hukum yang Ideologis

Hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menanamkan ideologi komunis. Pendidikan, media, dan budaya diarahkan untuk mendukung nilai-nilai sosialisme.
Contoh: Di Korea Utara, hukum mengharuskan warga mematuhi ideologi Juche, yang menekankan kemandirian dan loyalitas kepada pemimpin.

2.5. Pembatasan Kebebasan Individu

Kebebasan berbicara, berserikat, dan beragama sering dibatasi untuk mencegah tantangan terhadap ideologi negara. Hukum pidana digunakan untuk menekan dissiden.
Contoh: Di Tiongkok, sensor internet dan hukuman terhadap aktivis pro-demokrasi mencerminkan kontrol ketat atas kebebasan.

2.6. Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Hukum dirancang untuk memastikan kemakmuran merata, seperti akses universal ke pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Namun, implementasinya sering terkendala oleh inefisiensi birokrasi.
Contoh: Kuba memiliki sistem kesehatan gratis yang diakui dunia, tetapi menghadapi kekurangan obat akibat embargo ekonomi.

3. Penerapan Sistem Hukum Sosialis di Dunia

3.1. Uni Soviet (1917–1991)

Konteks: Setelah Revolusi Bolshevik, Uni Soviet menerapkan hukum sosialis berdasarkan Marxisme-Leninisme, dengan nasionalisasi ekonomi dan kontrol partai tunggal.
Hukum Negara: Konstitusi 1936 menegaskan supremasi Partai Komunis, dengan hukum yang mengatur perencanaan ekonomi (Gosplan), kolektivisasi pertanian, dan penindasan oposisi.
Dampak: Industrialisasi cepat meningkatkan produksi, tetapi represi politik (pembersihan Stalin) dan inefisiensi ekonomi menyebabkan keruntuhan pada 1991.

3.2. Republik Rakyat Tiongkok (1949–Sekarang)

Konteks: Setelah kemenangan Mao Zedong, Tiongkok mengadopsi hukum sosialis dengan adaptasi Maoisme, yang menekankan revolusi agraris.
Hukum Negara: Konstitusi 1982 (diperbarui hingga 2025) menegaskan kepemimpinan PKT dan ekonomi sosialis dengan “karakteristik Tiongkok.” Reformasi Deng Xiaoping memperkenalkan elemen pasar, tetapi hukum tetap mengutamakan kontrol negara.
Dampak: Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi global, tetapi menghadapi kritik atas pelanggaran HAM dan sensor ketat.

3.3. Kuba (1959–Sekarang)

Konteks: Revolusi Kuba di bawah Fidel Castro menerapkan sosialisme untuk menghapus ketimpangan akibat kapitalisme.
Hukum Negara: Konstitusi 2019 menegaskan sosialisme sebagai sistem permanen, dengan negara mengendalikan ekonomi dan media. Hukum pidana menargetkan aktivitas “kontra-revolusioner.”
Dampak: Kuba unggul dalam kesehatan dan pendidikan, tetapi embargo AS dan inefisiensi menyebabkan krisis ekonomi.

3.4. Vietnam (1976–Sekarang)

Konteks: Setelah reunifikasi, Vietnam mengadopsi hukum sosialis, tetapi reformasi Doi Moi memperkenalkan ekonomi pasar.
Hukum Negara: Hukum mengatur kepemilikan negara atas sektor strategis, dengan Partai Komunis Vietnam sebagai otoritas tunggal.
Dampak: Pertumbuhan ekonomi pesat, tetapi kebebasan politik tetap terbatas.

3.5. Korea Utara (1948–Sekarang)

Konteks: Dibawah dinasti Kim, Korea Utara menerapkan sosialisme dengan ideologi Juche.
Hukum Negara: Hukum berpusat pada loyalitas kepada pemimpin, dengan kontrol total atas ekonomi, media, dan kehidupan warga.
Dampak: Isolasi internasional dan krisis ekonomi menghambat pembangunan, dengan pelanggaran HAM yang luas.

4. Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain

Sistem hukum sosialis berbeda dari sistem hukum lain dalam beberapa aspek, sebagaimana dijelaskan dalam Hukumonline.com:

4.1. Civil Law (Eropa Kontinental)

Dasar: Berakar pada hukum Romawi (Corpus Juris Civilis), menekankan kodifikasi hukum tertulis dan rechtsstaat (negara hukum).
Perbedaan: Civil law mengutamakan kepastian hukum melalui undang-undang dan melindungi hak individu, sedangkan hukum sosialis memprioritaskan kepentingan kolektif dan ideologi negara.
Contoh Negara: Prancis, Jerman, Amerika Latin.

4.2. Common Law (Anglo-Saxon)

Dasar: Berbasis pada preseden hakim dan kebiasaan masyarakat, dengan fleksibilitas yurisprudensi.
Perbedaan: Common law mendukung kebebasan individu dan pasar bebas, sedangkan hukum sosialis menolak kepemilikan pribadi dan otonomi individu.
Contoh Negara: Inggris, AS, Australia.

4.3. Hukum Islam

Dasar: Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, dengan penafsiran melalui ijtihad. Hukum bersifat statis tetapi dapat disesuaikan melalui fiqh.
Perbedaan: Hukum Islam berfokus pada moralitas agama dan keseimbangan individu-komunitas, sedangkan hukum sosialis sekuler dan berorientasi pada kontrol negara.
Contoh Negara: Arab Saudi, Iran.

4.4. Hukum Adat (Sub-Sahara)

Dasar: Berbasis pada aturan komunitas dan solidaritas sosial, dengan hukum adat sebagai inti.
Perbedaan: Hukum adat fleksibel dan berorientasi komunitas lokal, sedangkan hukum sosialis sentralistik dan ideologis.
Contoh Negara: Beberapa wilayah di Afrika.

4.5. Hukum Asia Timur Jauh

Dasar: Menekankan harmoni sosial dan menghindari konflik terbuka.
Perbedaan: Hukum Asia Timur Jauh menghindari litigasi dan mendukung mediasi, sedangkan hukum sosialis menggunakan hukum sebagai alat kontrol politik.
Contoh Negara: Jepang, Filipina.

5. Hukum Komunis di Indonesia: Larangan dan Kontroversi

5.1. Sejarah

Di Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat menjadi kekuatan politik besar pada 1950-an, tetapi dibubarkan setelah peristiwa Gestapu 1965, yang menewaskan enam jenderal dan menuduh PKI sebagai dalang kudeta. Meskipun bukti keterlibatan PKI masih diperdebatkan, Orde Baru di bawah Soeharto melarang komunisme dan membentuk narasi bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila.

5.2. Dasar Hukum

Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966: Melarang penyebaran ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk, termasuk penggunaan simbol seperti palu-arit.
UU Nomor 27 Tahun 1999: Menetapkan pidana hingga 12 tahun untuk penyebaran ajaran komunisme, dan hingga 20 tahun jika bertujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Pasal-pasal ini mencakup larangan mendirikan organisasi komunis atau memberikan bantuan kepada organisasi tersebut.

5.3. Kontroversi

Narasi Orde Baru: Pemerintah Orde Baru menciptakan stigma bahwa komunisme identik dengan kekerasan dan ateisme, meskipun banyak anggota PKI adalah nasionalis atau petani yang memperjuangkan reforma agraria.
Debat Historis: Beberapa akademisi, seperti Al Araf dari Imparsial, berargumen bahwa tidak ada bukti kuat PKI sebagai dalang Gestapu. Ada pula teori bahwa peristiwa tersebut terkait dengan konspirasi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet.
Stigma Modern: Hingga 2025, isu komunisme tetap sensitif di Indonesia. Pernyataan pejabat seperti Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (2016) yang menyebut pengguna atribut palu-arit harus ditangkap menunjukkan ketegangan berkelanjutan.

5.4. Indonesia sebagai Negara Hukum Prismatik

Menurut Prof. Mahfud MD, Indonesia tidak menganut civil law atau common law, tetapi hukum prismatik, yang mengambil elemen terbaik dari berbagai sistem hukum dengan filter Pancasila. Hukum prismatik menolak komunisme karena dianggap bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi tetap terbuka terhadap keadilan sosial yang sejalan dengan sila keempat dan kelima Pancasila.

6. Dampak dan Kritik Sistem Hukum Sosialis

6.1. Dampak Positif

Kesejahteraan Sosial: Sistem hukum sosialis berhasil meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan di negara seperti Kuba dan Vietnam.
Industrialisasi: Uni Soviet dan Tiongkok mencapai kemajuan industri melalui perencanaan terpusat, meskipun dengan biaya sosial yang tinggi.
Kesetaraan: Hukum sosialis mengurangi kesenjangan kelas di beberapa negara, seperti melalui reforma agraria di Tiongkok.

6.2. Kritik

Represi Politik: Pembatasan kebebasan individu, seperti di Korea Utara, menyebabkan pelanggaran HAM dan penderitaan warga.
Inefisiensi Ekonomi: Perencanaan terpusat sering kali menyebabkan krisis, seperti kelaparan di Uni Soviet (1930-an) atau stagnasi ekonomi di Kuba.
Kegagalan Ideologis: Menurut John Locke dan Thomas Hobbes, masyarakat tanpa hukum (komunisme sejati) tidak realistis karena sifat manusia yang cenderung berkonflik. Kegagalan Uni Soviet dan reformasi pasar di Tiongkok menunjukkan bahwa komunisme murni sulit dicapai.
Totalitarianisme: Hukum sosialis sering menjadi alat kekuasaan partai, menciptakan machtsstaat (negara kekuasaan) alih-alih rechtsstaat (negara hukum).

7. Relevansi di Era Modern (Mei 2025)

Hingga Mei 2025, sistem hukum sosialis tetap relevan di beberapa negara, tetapi menghadapi tantangan:

Adaptasi Ekonomi: Tiongkok dan Vietnam menggabungkan sosialisme dengan kapitalisme pasar, menunjukkan fleksibilitas hukum sosialis. Namun, ini memicu debat apakah mereka masih benar-benar komunis.
Kritik Global: Organisasi HAM seperti Amnesty International mengkritik Tiongkok dan Korea Utara atas represi politik, meningkatkan tekanan internasional.
Sentimen Populer: Postingan X pada 2024–2025 menunjukkan polarisasi tentang komunisme, dengan beberapa memuji keadilan sosialnya dan lainnya mengutuk totalitarianisme.
Indonesia: Larangan komunisme tetap kuat, tetapi diskusi akademik tentang Gestapu dan PKI mulai muncul, meskipun masih sensitif.

8. Solusi dan Prospek Masa Depan

8.1. Solusi

Literasi Hukum: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum sosialis dan sejarah komunisme untuk mengurangi stigma dan mendorong diskusi objektif.
Reformasi Hukum: Negara-negara sosialis dapat mengadopsi elemen rule of law untuk melindungi HAM tanpa mengorbankan ideologi, seperti yang dilakukan Vietnam.
Dialog Global: Forum internasional dapat memfasilitasi dialog antara negara sosialis dan non-sosialis untuk mengurangi ketegangan geopolitik.

8.2. Prospek

Tren Hibrida: Negara seperti Tiongkok kemungkinan akan terus menggabungkan sosialisme dengan pasar bebas, menciptakan model hukum baru.
Tantangan Demokrasi: Tekanan global untuk demokratisasi dapat mendorong reformasi hukum di negara sosialis, tetapi resistensi dari partai penguasa tetap kuat.
Indonesia: Diskusi tentang komunisme akan tetap terbatas oleh hukum dan stigma, tetapi penelitian sejarah dapat membuka wawasan baru jika dilakukan secara hati-hati.

9. Kesimpulan

Paham komunis menghasilkan sistem hukum sosialis yang menekankan kepemilikan kolektif, dominasi partai komunis, dan kontrol negara atas ekonomi dan masyarakat. Hukum negara dalam konteks ini berfungsi sebagai alat transisi menuju masyarakat tanpa kelas, tetapi sering kali menjadi instrumen kekuasaan yang membatasi kebebasan individu. Penerapannya di Uni Soviet, Tiongkok, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara menunjukkan keberhasilan dalam kesejahteraan sosial, tetapi juga kegagalan dalam represi politik dan inefisiensi ekonomi. Di Indonesia, komunisme dilarang karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, dengan larangan yang diperkuat oleh UU Nomor 27 Tahun 1999 dan Ketetapan MPRS 1966.

Dibandingkan dengan civil law, common law, atau hukum Islam, sistem hukum sosialis unik karena orientasinya pada ideologi dan kolektivisme. Namun, kritik terhadap totalitarianisme dan kegagalan ideologis menunjukkan tantangan besar. Hingga Mei 2025, relevansi hukum sosialis bergantung pada kemampuan negara-negara seperti Tiongkok untuk beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan identitas ideologis. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, “Hukum adalah cerminan masyarakatnya” (Ilmu Hukum, 1991), dan hukum sosialis mencerminkan perjuangan antara cita-cita kesetaraan dan realitas kekuasaan. Dengan pendekatan yang seimbang, diskusi tentang hukum ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang keadilan dan pemerintahan.