Hukum Negara Bagian dalam Sistem Komunis: Struktur, Implementasi, dan Dinamika

ChanelJune 2, 2025June 2, 2025

romanticheadlines.com, 02 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Dalam sistem pemerintahan komunis, hukum negara bagian atau provinsi (state law atau provincial law) beroperasi dalam kerangka ideologi Marxis-Leninisme, yang menekankan sentralisasi kekuasaan dan kontrol negara atas sumber daya ekonomi serta kehidupan sosial. Berbeda dengan sistem federal yang memberikan otonomi signifikan kepada negara bagian, dalam negara komunis, hukum negara bagian atau provinsi biasanya bersifat subordinat terhadap hukum nasional yang ditetapkan oleh partai komunis yang berkuasa. Artikel ini menyajikan penjelasan mendetail, akurat, dan terpercaya tentang hukum negara bagian dalam sistem komunis, dengan fokus pada definisi, sejarah, mekanisme pembentukan, ruang lingkup, tantangan, dan relevansinya, berdasarkan sumber seperti Encyclopaedia Britannica, Oxford Handbook of Communist Studies, laporan sejarah pemerintahan komunis, dan analisis akademik.

1. Pengertian Hukum Negara Bagian dalam Sistem Komunis

1.1. Definisi dan Konsep Dasar

Hukum negara bagian atau provinsi dalam sistem komunis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (provinsi, republik otonom, atau wilayah administratif) di bawah arahan pemerintah pusat yang dikuasai oleh partai komunis. Dalam ideologi komunis, negara dianggap sebagai alat untuk mencapai masyarakat tanpa kelas, dan hukum—baik nasional maupun daerah—dirancang untuk mendukung tujuan ini melalui kontrol terpusat atas ekonomi, politik, dan budaya.

Berbeda dengan sistem federal seperti Amerika Serikat, di mana negara bagian memiliki otonomi legislatif yang signifikan, dalam sistem komunis, “otonomi” daerah biasanya bersifat nominal. Hukum negara bagian harus selaras dengan kebijakan partai komunis dan konstitusi nasional. Misalnya, di Uni Soviet, republik-republik seperti Ukraina atau Uzbekistan memiliki konstitusi dan badan legislatif sendiri, tetapi kewenangan mereka dibatasi oleh Partai Komunis Uni Soviet (CPSU). Demikian pula, di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), provinsi seperti Guangdong atau Sichuan mengeluarkan peraturan daerah, tetapi selalu sesuai dengan arahan Partai Komunis Tiongkok (PKT).

1.2. Karakteristik Hukum Negara Bagian dalam Sistem Komunis

Subordinasi kepada Pusat: Hukum negara bagian tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional atau kebijakan partai komunis.
Fungsi Administratif: Hukum daerah sering kali berfokus pada implementasi kebijakan nasional, seperti kolektivisasi pertanian atau industrialisasi, di tingkat lokal.
Kontrol Partai: Badan legislatif daerah biasanya didominasi oleh anggota partai komunis, memastikan keselarasan dengan ideologi pusat.
Fleksibilitas Terbatas: Meskipun ada ruang untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi lokal (misalnya, bahasa atau budaya), keputusan strategis tetap di tangan pemerintah pusat.
Tujuan Ideologis: Hukum dirancang untuk memajukan agenda sosialis, seperti redistribusi kekayaan atau penghapusan kepemilikan pribadi.

2. Sejarah Hukum Negara Bagian dalam Sistem Komunis

2.1. Asal-Usul Sistem Komunis

Sistem komunis modern berakar dari Revolusi Rusia 1917, yang menghasilkan pembentukan Uni Soviet sebagai negara komunis pertama. Menurut doktrin Marxis-Leninisme, negara harus dikendalikan oleh proletariat melalui partai komunis untuk menghapus kapitalisme dan membangun masyarakat sosialis. Dalam struktur ini, republik-republik Soviet seperti Rusia, Belarusia, dan Georgia diberi status “otonom” di bawah Konstitusi Uni Soviet 1924, tetapi hukum republik tunduk pada kebijakan CPSU.

Pada abad ke-20, model ini diadopsi oleh negara-negara lain, seperti:

Tiongkok (1949): Setelah kemenangan Mao Zedong, RRT membentuk sistem provinsi dengan otonomi terbatas di bawah kendali PKT.
Vietnam (1976): Setelah reunifikasi, Vietnam mengadopsi struktur provinsi yang serupa, dengan hukum daerah mendukung agenda sosialis.
Kuba (1959): Provinsi-provinsi Kuba memiliki badan administratif lokal, tetapi hukumnya dikontrol oleh Partai Komunis Kuba.

2.2. Perkembangan Hukum Negara Bagian

Pada awalnya, hukum negara bagian dalam sistem komunis berfokus pada transformasi ekonomi, seperti kolektivisasi tanah di Uni Soviet (1920-an) atau Reformasi Agraria di Tiongkok (1950-an). Republik atau provinsi bertugas menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam peraturan lokal, misalnya, menentukan kuota produksi pertanian atau mengatur distribusi tenaga kerja.

Pada pertengahan abad ke-20, hukum negara bagian mulai mencakup isu sosial dan budaya, seperti pendidikan wajib dalam bahasa nasional atau promosi ideologi komunis melalui seni. Namun, ketegangan sering muncul ketika kebijakan pusat tidak sesuai dengan realitas lokal, seperti di Xinjiang (Tiongkok) atau Estonia (Uni Soviet), di mana identitas etnis menimbulkan resistensi terhadap hukum yang dipaksakan.

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, banyak negara komunis beralih ke sistem yang lebih terdesentralisasi atau kapitalis, tetapi Tiongkok, Vietnam, Kuba, dan Korea Utara mempertahankan model komunis dengan penyesuaian. Di Tiongkok, reformasi Deng Xiaoping pada 1980-an memberikan provinsi lebih banyak fleksibilitas ekonomi, tetapi tetap di bawah kendali politik PKT.

3. Mekanisme Pembentukan Hukum Negara Bagian

3.1. Struktur Pemerintahan Daerah

Dalam sistem komunis, pemerintahan daerah biasanya terdiri dari:

Legislatif Daerah: Badan seperti Kongres Rakyat Provinsi (Tiongkok) atau Soviet Republik (Uni Soviet) yang secara formal membuat hukum daerah. Namun, anggota badan ini biasanya dipilih dari kalangan loyalis partai.
Eksekutif Daerah: Gubernur atau sekretaris partai daerah bertanggung jawab menjalankan hukum dan melapor ke pemerintah pusat. Di Tiongkok, gubernur provinsi sering kali juga menjabat sebagai sekretaris PKT provinsi.
Yudikatif Daerah: Pengadilan daerah menangani kasus lokal, tetapi tunduk pada arahan pengadilan nasional dan partai. Independensi yudikatif biasanya terbatas.

3.2. Proses Pembuatan Hukum

Proses pembuatan hukum negara bagian dalam sistem komunis sangat terpusat:

Arahan dari Pusat: Partai komunis nasional menetapkan kebijakan umum, seperti rencana lima tahun atau target ekonomi, yang menjadi panduan bagi daerah.
Penyesuaian Lokal: Badan legislatif daerah merumuskan peraturan untuk mengimplementasikan kebijakan pusat, dengan penyesuaian berdasarkan kondisi lokal (misalnya, iklim atau demografi).
Persetujuan Partai: Rancangan hukum harus disetujui oleh komite partai daerah, yang sering kali memiliki otoritas lebih besar daripada legislatif formal.
Implementasi dan Pengawasan: Hukum daerah dijalankan oleh eksekutif lokal, dengan pengawasan ketat dari inspektorat partai untuk memastikan kepatuhan.
Revisi atau Pembatalan: Jika hukum daerah dianggap menyimpang dari ideologi atau kebijakan pusat, pemerintah nasional dapat membatalkannya.

3.3. Contoh Proses

Di Tiongkok, provinsi Guangdong pada 1980-an mengeluarkan peraturan untuk mendirikan Zona Ekonomi Khusus (SEZ) di Shenzhen, sesuai dengan kebijakan reformasi ekonomi Deng Xiaoping. Peraturan ini disusun oleh Kongres Rakyat Provinsi Guangdong, disetujui oleh PKT, dan diawasi oleh Beijing untuk memastikan keselarasan dengan tujuan nasional.

4. Ruang Lingkup Hukum Negara Bagian

Hukum negara bagian dalam sistem komunis mencakup bidang-bidang berikut, dengan batasan ketat dari pemerintah pusat:

4.1. Ekonomi dan Produksi

Provinsi bertugas mengatur implementasi rencana ekonomi nasional, seperti kuota produksi pertanian, industri, atau energi. Di Uni Soviet, republik seperti Kazakhstan mengeluarkan peraturan untuk mengelola kolektivisasi lahan gandum, sementara di Tiongkok, provinsi seperti Henan mengatur distribusi hasil panen.

4.2. Pendidikan dan Propaganda

Hukum daerah sering mengatur kurikulum pendidikan untuk mempromosikan ideologi komunis. Di Kuba, provinsi seperti Havana menetapkan aturan tentang pengajaran sejarah revolusi, sementara di Vietnam, provinsi Ho Chi Minh City mengatur program pendidikan Marxisme-Leninisme.

4.3. Budaya dan Identitas Etnis

Dalam federasi komunis multietnis seperti Uni Soviet atau Tiongkok, hukum daerah kadang-kadang mengakomodasi budaya lokal, seperti penggunaan bahasa minoritas. Misalnya, di Wilayah Otonom Uyghur Xinjiang (Tiongkok), peraturan daerah mengizinkan penggunaan bahasa Uyghur di sekolah, meskipun dengan pengawasan ketat dari PKT.

4.4. Administrasi dan Pelayanan Publik

Provinsi mengatur layanan publik seperti kesehatan, transportasi, dan perumahan. Di Tiongkok, provinsi Sichuan memiliki peraturan tentang pembangunan infrastruktur pasca-gempa 2008, yang didanai oleh pemerintah pusat tetapi dikelola secara lokal.

4.5. Keamanan dan Ketertiban

Hukum daerah sering mencakup aturan tentang keamanan publik, seperti pengendalian protes atau pelarangan aktivitas “kontrarevolusioner.” Di Korea Utara, provinsi seperti Pyongyang memiliki peraturan ketat tentang pergerakan penduduk untuk mencegah pembangkangan.

5. Contoh Hukum Negara Bagian di Negara Komunis

5.1. Uni Soviet (1922–1991)

Republik Uzbekistan: Pada 1930-an, Soviet Uzbekistan mengeluarkan peraturan untuk mengelola kolektivisasi kapas, mendukung rencana ekonomi nasional. Hukum ini mencakup kuota produksi dan redistribusi lahan.
Republik Estonia: Meskipun memiliki badan legislatif, hukum Estonia dibatasi oleh CPSU, terutama dalam isu politik dan ekonomi. Peraturan daerah berfokus pada administrasi lokal, seperti pengelolaan pelabuhan Tallinn.

5.2. Republik Rakyat Tiongkok

Guangdong: Sebagai pelopor reformasi ekonomi, Guangdong mengeluarkan peraturan pada 1980-an untuk menarik investasi asing ke Shenzhen, termasuk insentif pajak dan deregulasi tertentu.
Tibet: Wilayah Otonom Tibet memiliki peraturan tentang pelestarian budaya Buddha, tetapi dengan pengawasan ketat untuk mencegah separatisme.

5.3. Vietnam

Ho Chi Minh City: Provinsi ini mengatur zona industri untuk mendukung ekspor, sesuai dengan kebijakan “Doi Moi” (reformasi ekonomi) sejak 1986. Peraturan lokal mencakup insentif bagi investor asing.
Hanoi: Mengeluarkan aturan tentang pendidikan ideologi untuk memastikan generasi muda memahami prinsip-prinsip komunisme.

6. Tantangan Hukum Negara Bagian dalam Sistem Komunis

6.1. Kurangnya Otonomi Sejati

Otonomi daerah dalam sistem komunis sering kali hanya formal, dengan keputusan nyata diambil oleh partai pusat. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara hukum daerah dan kebutuhan lokal, seperti dalam kasus kolektivisasi paksa di Uni Soviet yang memicu kelaparan di Ukraina (Holodomor, 1932–1933).

6.2. Ketegangan Etnis dan Budaya

Di negara komunis multietnis, hukum daerah kadang-kadang gagal mengakomodasi identitas lokal, memicu ketegangan. Misalnya, di Xinjiang (Tiongkok), kebijakan asimilasi budaya Uyghur melalui hukum daerah telah memicu kritik internasional atas pelanggaran hak asasi manusia.

6.3. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Kontrol partai yang ketat dapat memicu korupsi di tingkat daerah, di mana pejabat lokal menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Di Tiongkok, kampanye anti-korupsi Xi Jinping sejak 2012 menargetkan banyak pejabat provinsi.

6.4. Ketidakfleksibelan Ekonomi

Hukum daerah yang terlalu terikat pada rencana ekonomi pusat sering kali menghambat inovasi. Sebelum reformasi Deng Xiaoping, provinsi Tiongkok kesulitan menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar lokal.

7. Relevansi Hukum Negara Bagian di Era Modern

7.1. Adaptasi Ekonomi

Di Tiongkok dan Vietnam, hukum negara bagian telah berevolusi untuk mendukung ekonomi pasar dalam kerangka sosialis. Provinsi seperti Shanghai dan Ho Chi Minh City memiliki peraturan yang mendorong investasi asing dan inovasi teknologi, menunjukkan fleksibilitas sistem komunis modern.

7.2. Pengelolaan Krisis

Hukum daerah memainkan peran penting dalam menangani krisis lokal, seperti pandemi COVID-19. Di Tiongkok, provinsi Hubei mengeluarkan peraturan karantina ketat pada 2020, yang diimplementasikan dengan cepat di bawah arahan Beijing.

7.3. Pelestarian Budaya

Di negara komunis multikultural, hukum daerah membantu melestarikan identitas lokal, meskipun dengan batasan. Misalnya, Wilayah Otonom Mongolia Dalam (Tiongkok) memiliki peraturan tentang penggunaan bahasa Mongolia di sekolah.

7.4. Tantangan Globalisasi

Negara komunis menghadapi tekanan untuk menyesuaikan hukum daerah dengan standar global, seperti hak asasi manusia dan lingkungan. Di Vietnam, provinsi seperti Da Nang mengeluarkan peraturan untuk mengurangi polusi, sejalan dengan komitmen internasional.

8. Perbandingan dengan Sistem Non-Komunis

Dalam sistem federal seperti AS, hukum negara bagian memiliki otonomi yang jauh lebih besar, dengan legislatif dan yudikatif independen. Sebaliknya, dalam sistem komunis, hukum daerah lebih merupakan alat administratif untuk menjalankan kebijakan pusat. Misalnya, California dapat menetapkan undang-undang emisi yang bertentangan dengan kebijakan federal AS, tetapi provinsi Tiongkok seperti Jiangsu tidak memiliki kebebasan serupa.

Di Indonesia, yang bukan negara komunis atau federal, otonomi daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) memiliki kemiripan dengan hukum negara bagian dalam hal penyesuaian lokal. Namun, Perda sering kali lebih fleksibel daripada hukum daerah di negara komunis, meskipun tetap tunduk pada undang-undang nasional.

9. Tren dan Masa Depan Hukum Negara Bagian dalam Sistem Komunis

Pada 2025, hukum negara bagian dalam sistem komunis menghadapi dinamika baru:

Digitalisasi: Tiongkok menggunakan hukum daerah untuk mengatur teknologi, seperti pengawasan berbasis AI di provinsi Zhejiang.
Keberlanjutan: Provinsi seperti Yunnan (Tiongkok) mengeluarkan peraturan untuk mendukung energi terbarukan, sejalan dengan target karbon nol bersih 2060.
Ketegangan Geopolitik: Hukum daerah di negara komunis semakin mencerminkan strategi nasional, seperti penguatan ekonomi lokal di Vietnam untuk mengurangi ketergantungan pada perdagangan global.
Reformasi Terbatas: Meskipun ada desakan untuk desentralisasi, partai komunis cenderung mempertahankan kontrol ketat, seperti di Kuba, di mana reformasi ekonomi lokal masih terbatas.

10. Kesimpulan

Hukum negara bagian atau provinsi dalam sistem komunis adalah komponen penting yang mendukung implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, dengan fokus pada ekonomi, pendidikan, budaya, dan administrasi. Berbeda dengan sistem federal, hukum daerah dalam negara komunis seperti Uni Soviet, Tiongkok, atau Vietnam bersifat subordinat terhadap partai komunis, dengan otonomi yang terbatas dan pengawasan ketat. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya fleksibilitas, ketegangan etnis, dan korupsi, hukum ini tetap relevan untuk mengelola keragaman lokal dan menangani krisis.

Pada 2025, negara-negara komunis seperti Tiongkok dan Vietnam menunjukkan adaptasi hukum daerah untuk mendukung ekonomi pasar dan keberlanjutan, sambil mempertahankan kontrol ideologis. Hukum negara bagian dalam sistem komunis mencerminkan keseimbangan unik antara sentralisasi dan kebutuhan lokal, menawarkan pelajaran tentang bagaimana ideologi membentuk tata kelola di era modern. Dengan pengelolaan yang efektif, hukum ini dapat memperkuat stabilitas dan pembangunan, meskipun tantangan otonomi dan kebebasan tetap menjadi isu sentral.